HEADTOPIC.COM – Kebijakan pemerintah dalam memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, sejumlah keluarga mengaku mengalami perubahan peringkat desil, bahkan ada yang sebelumnya berada di desil rendah kini tercatat masuk kelompok desil lebih tinggi.
Fenomena ini kemudian memunculkan dugaan: apakah perubahan desil menjadi salah satu cara pemerintah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia?
Persoalan tersebut perlu dicermati. Sebab, perubahan peringkat desil tidak serta-merta berarti masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan, apalagi otomatis menurunkan angka kemiskinan nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan sistem pengelompokan keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraan relatif. Sistem ini membagi masyarakat menjadi sepuluh kelompok, mulai dari desil 1 yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif paling rendah hingga desil 10 dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Melalui DTSEN, pemerintah berupaya menyatukan berbagai sumber data sosial ekonomi sebagai dasar penentuan sasaran program bantuan dan kebijakan perlindungan sosial.
Namun, yang menarik, perubahan posisi desil dapat terjadi tanpa harus ada perubahan pendapatan secara signifikan. Sebab, penentuan peringkat tersebut mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi rumah tangga.
BPS menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan posisi kesejahteraan keluarga berdasarkan kombinasi karakteristik sosial ekonomi tersebut.
Angka Desil Turun, Kemiskinan Belum Tentu Berkurang
Hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah desil bukan ukuran absolut kemiskinan.
BPS menegaskan, penghitungan angka kemiskinan nasional menggunakan pendekatan berbeda, yakni berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung dari kebutuhan minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.
Artinya, ketika sebuah keluarga berpindah dari desil 2 ke desil 7, hal tersebut tidak otomatis berarti keluarga itu sudah keluar dari kemiskinan. Begitu pula sebaliknya.
Dengan demikian, menaikkan peringkat desil bukanlah strategi langsung untuk menurunkan angka kemiskinan. Perubahan desil merupakan hasil pemeringkatan dan pemutakhiran data, sedangkan penurunan kemiskinan harus dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan indikator statistik kemiskinan.
Jangan Sampai Perubahan Data Menghilangkan Hak Masyarakat
Di sisi lain, pemutakhiran data menjadi pekerjaan penting pemerintah. Jangan sampai keluarga yang masih hidup dalam keterbatasan justru tercatat pada kelompok kesejahteraan lebih tinggi akibat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, maupun kanal Cek DTSEN BPS.
BPS menegaskan bahwa pengajuan pembaruan tidak otomatis mengubah desil. Data yang disampaikan tetap harus melalui proses pemutakhiran dan penghitungan berdasarkan metode yang berlaku.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah mengentaskan kemiskinan tidak semestinya hanya dilihat dari perubahan angka atau peringkat dalam basis data.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan pekerjaan, memiliki penghasilan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan pokok, serta tidak lagi bergantung pada bantuan sosial untuk mempertahankan hidup.
Sebab, kemiskinan tidak akan hilang hanya karena angka desil berubah. Kemiskinan baru benar-benar berkurang ketika kehidupan masyarakat mengalami perbaikan nyata.
Apakah perubahan desil benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan warga, atau justru terdapat ketidaksesuaian data yang berpotensi membuat keluarga miskin kehilangan akses bantuan sosial?***
