HEADTOPIC.COM, NASIONAL – Wacana hukuman mati bagi koruptor memang terdengar tegas dan bisa menimbulkan efek gentar. Namun, apakah hukuman yang paling berat otomatis mampu menghentikan praktik korupsi?
Belum tentu.
Sebab, persoalan korupsi bukan hanya tentang berat atau ringannya hukuman, tetapi juga tentang bagaimana sistem pencegahan, pengawasan, penindakan, dan peradilannya berjalan.
Jika sistemnya mandul, pengawasan lemah, celah penyalahgunaan anggaran masih terbuka, dan proses hukum tidak berjalan secara konsisten, maka seberat apa pun ancaman hukuman belum tentu mampu memberantas korupsi.
Yang paling penting adalah membangun sistem yang membuat korupsi sulit dilakukan, mudah terdeteksi, dan pasti diproses secara hukum.
Jangan hanya memperberat hukuman, tetapi lupa membenahi akar persoalannya.
Sebelum berbicara tentang hukuman mati, tegakkan terlebih dahulu sistem hukumnya. Pastikan tidak ada tebang pilih, tidak ada permainan perkara, dan tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari pertanggungjawaban.
Karena pemberantasan korupsi yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa berat hukumannya, tetapi juga oleh seberapa pasti hukum itu ditegakkan.
Tentu. Jika tujuannya benar-benar menghentikan praktik korupsi, solusinya tidak cukup hanya memperberat hukuman. Yang harus dibangun adalah sistem yang membuat korupsi sulit dilakukan dan pelakunya sulit melarikan diri dari proses hukum.
Langkah dan Solusi Menghentikan Praktik Korupsi
Menghentikan korupsi tidak cukup dengan membuat hukuman semakin berat. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi secara konsisten.
Pertama, tutup celah korupsi sejak dari perencanaan anggaran.
Setiap perencanaan program dan penggunaan anggaran harus transparan serta dapat diawasi publik. Proyek yang tidak jelas manfaatnya harus bisa dipertanyakan sejak awal, bukan setelah uang negara terlanjur digunakan.
Kedua, perkuat pengawasan.
Pengawasan internal maupun eksternal harus benar-benar independen. Jangan sampai lembaga yang seharusnya mengawasi justru berada dalam lingkaran kepentingan pihak yang diawasi.
Ketiga, digitalisasi seluruh proses pengadaan dan keuangan.
Semakin sedikit ruang untuk transaksi tertutup, semakin kecil pula peluang terjadinya manipulasi. Setiap perubahan anggaran, proses pengadaan, hingga pembayaran harus meninggalkan jejak digital yang mudah diaudit.
Keempat, penegakan hukum harus konsisten dan tidak tebang pilih.
Jangan hanya tajam kepada pejabat kecil sementara aktor yang lebih besar lolos. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus diproses berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
Kelima, percepat proses hukum tanpa mengorbankan hak tersangka dan terdakwa.
Kepastian hukum jauh lebih penting daripada sekadar hukuman yang berat. Pelaku harus tahu bahwa ketika korupsi dilakukan, kemungkinan untuk terdeteksi dan dihukum benar-benar tinggi.
Keenam, perbaiki sistem promosi dan pengawasan pejabat.
Jabatan strategis harus diisi berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena kedekatan, kepentingan politik, atau transaksi tertentu.
Ketujuh, lindungi pelapor dan saksi.
Masyarakat maupun pegawai yang mengetahui adanya dugaan korupsi harus memiliki saluran pelaporan yang aman. Jangan sampai orang yang membongkar korupsi justru mendapatkan tekanan, sementara pelakunya tetap bebas.
Kedelapan, transparansi kekayaan dan konflik kepentingan harus diperkuat.
Perubahan kekayaan yang tidak wajar dan hubungan bisnis dengan pihak yang mendapatkan proyek pemerintah harus menjadi indikator yang dapat diperiksa.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan perlombaan mencari hukuman paling mengerikan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang membuat korupsi berisiko tinggi, peluangnya kecil, mudah terdeteksi, dan proses hukumnya pasti.
Kalau sistemnya kuat, pengawasan berjalan, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka seorang calon koruptor akan berpikir berkali-kali sebelum mengambil uang negara.
Jadi, jangan hanya bertanya: “Seberapa berat hukuman bagi koruptor?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Mengapa korupsi masih bisa terjadi, bagaimana celahnya dibuka, dan siapa yang bertanggung jawab menutup celah tersebut?”***
