HEADTOPIC.COM, JAWA TIMUR – Dalam proses penegakan hukum, seseorang yang pada awalnya diperiksa sebagai saksi dapat saja kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Perubahan status tersebut bukan sesuatu yang otomatis melanggar hukum, tetapi harus didasarkan pada prosedur yang sah, bukti yang cukup, serta penghormatan terhadap hak-hak orang yang diperiksa.
Persoalan muncul ketika status saksi berubah menjadi tersangka setelah yang bersangkutan memberikan keterangan kepada penyidik.
Di sinilah batas kewenangan penyidik menjadi penting untuk dipertanyakan. Penyidik memang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, dan menentukan arah penyidikan. Namun, kewenangan tersebut bukan tanpa batas.
Penetapan seseorang sebagai tersangka harus memiliki dasar hukum dan bukti permulaan yang cukup. Penyidik juga wajib menjalankan proses secara profesional, objektif, transparan, serta tidak menggunakan pemeriksaan saksi sebagai cara untuk mendapatkan keterangan yang kemudian justru digunakan secara sewenang-wenang terhadap dirinya.
Ketika seseorang telah berubah status menjadi tersangka, hak-hak hukumnya juga harus dihormati. Ia berhak mengetahui sangkaan yang ditujukan kepadanya, memperoleh pendampingan penasihat hukum sesuai ketentuan, memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta menggunakan mekanisme hukum untuk menguji tindakan aparat apabila merasa haknya dilanggar.
Karena itu, perubahan status dari saksi menjadi tersangka seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis penyidikan. Ada prinsip penting yang harus dijaga, yakni due process of law. Penegakan hukum bukan hanya tentang menemukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga memastikan proses untuk sampai pada kesimpulan tersebut berlangsung sesuai aturan.
Di sisi lain, status tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Masyarakat tentu berharap aparat penegak hukum bekerja tegas terhadap setiap dugaan tindak pidana. Namun ketegasan harus berjalan beriringan dengan kehati-hatian. Sebab, semakin besar kewenangan yang dimiliki penyidik, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kewenangan tersebut tidak melampaui batas.
Pada akhirnya, hukum harus mampu memberikan dua perlindungan sekaligus: melindungi kepentingan masyarakat dari tindak pidana dan melindungi setiap orang dari tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang.
Saksi bisa menjadi tersangka, tetapi perubahan status itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di situlah integritas proses penyidikan benar-benar diuji.
Dalam proses penyidikan menurut Anang Hartoyo Law Firm, seseorang yang semula diperiksa sebagai saksi dapat berubah status menjadi tersangka apabila berdasarkan perkembangan penyidikan ditemukan fakta dan alat bukti yang menunjukkan dugaan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.
Perubahan status tersebut pada prinsipnya dimungkinkan. Namun, kewenangan penyidik tetap dibatasi oleh hukum dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.
“Prinsipya, sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai Indonesia sebagai negara hukum serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,”jelas Anang.
Perlindungan Hak Seseorang yang Menjadi Tersangka
Perubahan status menjadi tersangka tidak menghilangkan hak-hak hukum seseorang. Pendampingan advokat diperlukan untuk memastikan pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur, penerapan pasal sesuai fakta, alat bukti dinilai secara objektif, serta tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan hukum.
Dalam KUHAP baru, advokat secara tegas memiliki fungsi memberikan jasa hukum, memberikan nasihat mengenai hak dan kewajiban dalam proses pidana, serta mendampingi pihak yang berhadapan dengan proses hukum.
Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum
Apabila penetapan tersangka atau tindakan upaya paksa diduga dilakukan secara tidak sah, tersedia mekanisme praperadilan untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum sesuai ketentuan KUHAP.
Praperadilan merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan kewenangan negara tetap dijalankan dalam koridor hukum.
Pandangan Hukum Anang Hartoyo Law Firm
Anang Hartoyo Law Firm berpandangan bahwa perubahan status saksi menjadi tersangka tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kewenangan administratif penyidik, tetapi harus diuji dari aspek legalitas, kecukupan dasar fakta dan alat bukti, serta terpenuhinya hak-hak hukum orang yang diperiksa.
Penegakan hukum harus berjalan seimbang antara kepentingan penyidikan dan perlindungan terhadap hak individu. Ketika kewenangan penyidik dijalankan tanpa dasar yang cukup atau melalui prosedur yang tidak sah, maka mekanisme hukum harus digunakan untuk menguji dan mengoreksi tindakan tersebut.
Dengan demikian, pendampingan advokat sejak tahap penyidikan bukan untuk menghambat proses hukum, melainkan untuk memastikan proses tersebut berjalan secara objektif, profesional, proporsional, dan berdasarkan due process of law.***
