HEADTOPIC.COM, JAKARTA – Pemerintah menggelontorkan anggaran hingga sekitar Rp7 triliun untuk mendukung operasional Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk upaya memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan, BPS meminta tambahan anggaran pada awal tahun untuk memastikan kualitas DTSEN lebih baik. Permintaan tersebut kemudian dipenuhi pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Namun, besarnya dukungan anggaran tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan di lapangan. Data desil yang menjadi bagian penting dalam DTSEN masih menuai keluhan masyarakat karena dinilai tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Sejumlah masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas mengaku tercatat dalam kelompok desil tinggi. Sebaliknya, persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai seberapa akurat proses pendataan dan pemutakhiran data yang menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah.
Purbaya sendiri mengakui masih terdapat persoalan dalam DTSEN. Ia menyebut pemerintah terus melakukan perbaikan dan berharap kualitas data pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.
Menurut Purbaya, kesalahan dalam survei memang dapat terjadi. Namun, dengan dukungan anggaran yang besar, pemerintah berharap kesalahan tersebut semakin kecil dan data yang dihasilkan semakin rapi.
Anggaran Besar, Tuntutan Akurasi Makin Tinggi
Besarnya anggaran untuk BPS tentu membawa konsekuensi berupa tuntutan terhadap kualitas data. Sebab, DTSEN memiliki peran penting dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan kebijakan subsidi.
Ketidaktepatan data dapat berakibat serius. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan berpotensi justru terlempar dari daftar penerima, sementara kelompok yang relatif lebih mampu bisa saja masuk dalam kategori penerima manfaat.
Kementerian Keuangan kemudian memberikan klarifikasi bahwa angka hampir Rp7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS secara keseluruhan, bukan dana yang seluruhnya dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi.
Dengan demikian, angka tersebut tidak tepat jika seluruhnya disebut sebagai anggaran khusus untuk memperbaiki DTSEN.
Meski demikian, persoalan akurasi data tetap menjadi pekerjaan rumah. Apalagi, data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.
Jangan Sampai Masyarakat Menjadi Korban Data
Publik kini menunggu pembuktian bahwa proses pemutakhiran DTSEN benar-benar mampu memperbaiki berbagai ketidaksesuaian yang terjadi.
Pemerintah perlu memastikan mekanisme verifikasi berjalan transparan dan masyarakat diberikan ruang yang mudah untuk melakukan koreksi apabila data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Sebab, persoalan bukan semata-mata berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan, tetapi apakah uang negara tersebut mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Jika data masih keliru sementara kebijakan pemerintah semakin bergantung pada DTSEN, maka yang paling berisiko dirugikan adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan negara.***
