HEADTOPIC.COM – Kabar mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut mengundurkan diri dari jabatannya memunculkan pertanyaan publik: siapa yang berhak menggantikan posisi Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi?
Penggantian Wakil Presiden tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden maupun melalui penunjukan sepihak. Mekanismenya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan aturan konstitusi, terdapat mekanisme khusus apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, maupun tidak dapat melanjutkan masa jabatannya.
Tidak Ada Pengganti Otomatis
Hingga Kamis 12 November 2026, belum ada nama yang secara resmi ditetapkan sebagai pengganti Gibran.
Konfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu 11 November 2026. Sementara itu, laporan Associated Press pada Kamis (12/11/2026) juga menyebut Gibran telah mengundurkan diri.
Dengan demikian, nama pengganti Gibran belum bisa dipastikan. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua orang calon kepada MPR.
Begini Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Aturan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penggantian dilakukan melalui beberapa tahapan:
1. Terjadi kekosongan jabatan. Pengunduran diri harus diproses secara konstitusional sehingga jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.
2. Presiden mengajukan dua nama. Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua calon pengganti kepada pimpinan MPR.
3. MPR menggelar sidang. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.
4. MPR menentukan pengganti. Dari dua calon yang diajukan Presiden, MPR memilih satu orang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
5. Wakil Presiden terpilih dilantik. Calon yang memperoleh keputusan MPR kemudian menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan.
Ketentuan ini juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 sampai Pasal 49 UU MD3.
Apakah Rakyat Harus Memilih Ulang?
Tidak. Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong di tengah masa jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat.
Mekanismenya menggunakan pemilihan di MPR berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden. Artinya, Prabowo tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menjadi Wakil Presiden tanpa melalui proses pemilihan di MPR.
Siapa Saja yang Berpeluang Diusulkan?
Sejauh ini, belum ada dua nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo.
Dinamika politik di parlemen dan komunikasi antarkekuatan politik kemungkinan akan menjadi bagian dari proses pengusulan calon. Namun, siapa pun yang disebut sebagai kandidat saat ini belum dapat dianggap sebagai calon resmi sebelum diumumkan Presiden.
Menanti Keputusan Prabowo dan MPR
Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa politik yang membawa konsekuensi konstitusional. Posisi Wakil Presiden tidak bisa dibiarkan kosong tanpa mekanisme pengisian sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR.
Pertanyaan besarnya, siapa dua tokoh yang akan dipilih Prabowo untuk masuk bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran?
Keputusan akhirnya berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan sesuai konstitusi.***
