HEADTOPIC.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeli jasa publikasi influencer senilai Rp3,6 miliar untuk mempromosikan Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna, Kepulauan Riau.
Konten promosi itu menampilkan Raffi Ahmad bersama Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mencuat ketika perempuan Indonesia masih membayar pajak pertambahan nilai (PPN) efektif 11 persen untuk pembalut, kebutuhan dasar yang gugatannya disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Nilai Rp3,6 miliar itu setara PPN dari sekitar 1,3 juta bungkus pembalut seharga Rp25.000. Perbandingan ini menunjukkan besaran, bukan aliran dana, karena PPN masuk ke kas negara bersama penerimaan lain dan tidak dialokasikan untuk belanja tertentu.
Paket Natuna merupakan satu dari delapan kontrak senilai total Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang kepemilikannya bermuara pada Raffi.
“Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer,” tulis ICW dalam siaran pers berjudul “Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer”, Senin 9 November 2026.
ICW menghimpun data delapan kontrak itu dari portal pengadaan pemerintah data.inaproc.id. Menurut ICW, kepercayaan publik semestinya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan, bukan dengan membeli jasa promosi memakai uang pajak.
Konten Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna menampilkan empat figur yang tergabung dalam grup motor The Dudas Minus One. Mereka adalah Raffi Ahmad, vokalis NOAH Ariel, aktor Gading Marten, dan presenter Desta. Keempatnya mengunjungi Desa Cemaga Utara pada 25 Juli 2026, dan perjalanan itu tayang di kanal YouTube RANS Entertainment dengan judul “Botuna di Natuna”.
Dalam konten tersebut, mereka melihat aktivitas nelayan dan mencoba permainan tradisional khas Natuna, Betingkah Alu Selesung, bersama warga. Lewat akun Instagram pribadinya saat itu, Raffi menyebut keempatnya sengaja datang untuk melihat langsung Kampung Nelayan Merah Putih, program yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi KKP yang mengajak mereka melihat potensi Natuna.
Data ICW hanya mencatat PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa dalam paket tersebut. Tidak ada informasi publik mengenai pembagian nilai kontrak kepada figur yang tampil dalam konten. Setelah temuan ICW beredar, kolom komentar Instagram Ariel, Gading, dan Desta ikut diserbu warganet.
Paket Natuna dibeli Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP pada 2026. Pada 2025, KKP juga membeli dua paket influencer engagement dari perusahaan yang sama, masing-masing sekitar Rp3,6 miliar, sehingga total kontrak KKP mencapai Rp10,8 miliar. Seluruhnya dikontrak setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Menurut ICW, PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi menguasai mayoritas saham perusahaan induk itu. Raffi juga memegang 0,9 persen saham secara langsung dan duduk sebagai komisaris.
ICW menilai kontrak KKP berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengauditnya.
Di saat yang sama, pembalut masih berstatus barang kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tarifnya 12 persen dengan dasar pengenaan 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya 11 persen. Untuk sebungkus pembalut seharga Rp25.000 sebelum pajak, PPN yang dibayar konsumen Rp2.750.
Pembalut tidak termasuk daftar kebutuhan pokok bebas PPN, yang memuat antara lain beras, telur, susu, daging, sayur, dan buah. DJP menegaskan pungutan itu bukan pajak khusus bagi perempuan dan menyatakan belum ada kajian resmi untuk membebaskannya.
Warga bernama Bernita Matondang menggugat ketentuan itu ke MK melalui perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026, dengan sidang pendahuluan pertama dijadwalkan Selasa pukul 14.30 WIB.
Penyandingan dua isu itu ramai di media sosial. “Giliran buat rakyat jelata, pembalut wanita pun diperlakukan bukan sebagai kebutuhan pokok sehingga harus dikenakan pajak,” tulis pegiat media sosial Herwin Sudikta. Musisi Fiersa Besari juga mempertanyakan urgensi kontrak influencer bernilai belasan miliar rupiah yang memakai APBN.
Desakan agar pembalut bebas PPN juga datang dari lingkar pemerintah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyebut pembalut kebutuhan dasar, Ketua DPR Puan Maharani meminta kebijakan itu dievaluasi, dan Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal mengusulkan tarif 0 persen. Said menilai penghapusan PPN pembalut tidak akan membebani APBN secara signifikan.
Raffi dan manajemen PT Rans Animasi Indonesia, KKP, Ariel, Gading, dan Desta belum menanggapi temuan ICW. Nilai kontrak itu dibayarkan kepada perusahaan, bukan kepada Raffi atau figur lain secara pribadi. DJP menyatakan akan memberi keterangan soal PPN pembalut melalui persidangan di MK.***
Sumber : afu.id
