HEADTOPIC.COM, JAKARTA – Buku berjudul Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi sorotan publik. Bukan semata karena sosok Presiden Prabowo Subianto yang menjadi objek pembahasan, tetapi juga karena penggunaan frasa “Islam Ala Prabowo” yang memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Pertanyaan yang kemudian muncul sederhana, tetapi cukup mendasar: apa sebenarnya maksud dan tujuan buku tersebut, dan apa dasar yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa kehidupan serta kepemimpinan Prabowo dapat dibaca sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam?
Berdasarkan keterangan katalog Gramedia, buku tersebut berusaha mengulas sejarah, riwayat, kiprah, spiritualitas, serta kepemimpinan Prabowo melalui perspektif nilai-nilai Islam. Buku itu tidak ditulis oleh Prabowo, melainkan tercatat disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas. Cetakan pertamanya tercatat terbit pada April 2025.
Buku tersebut sebelumnya diluncurkan dalam Rakornas Baznas 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025. ANTARA melaporkan bahwa penulisannya diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI Anwar Iskandar.
Bukan Islam Baru atau Mazhab Baru
Di tengah polemik mengenai judulnya, perlu ditegaskan bahwa informasi mengenai isi buku yang tersedia tidak menunjukkan buku tersebut dimaksudkan untuk menciptakan agama, ajaran, atau mazhab Islam baru.
Istilah “ala Prabowo” lebih diarahkan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islam ditafsirkan atau dilihat tercermin dalam kehidupan dan kepemimpinan Prabowo.
Namun justru di sinilah pertanyaan publik menjadi menarik.
Apa ukuran atau parameter yang digunakan?
Apakah berdasarkan pernyataan pribadi Prabowo? Riwayat kehidupannya? Kebijakan politiknya? Sikapnya dalam menjalankan pemerintahan? Atau hasil wawancara dengan sejumlah tokoh yang kemudian ditafsirkan oleh para penyusun buku?
Pertanyaan tersebut penting karena membicarakan agama dan seseorang sebagai tokoh politik membutuhkan batas yang jelas antara fakta, kesaksian, interpretasi dan penilaian subjektif.
Siapa yang Menentukan “Ala Prabowo”?
Buku tersebut tidak ditulis langsung oleh Prabowo. Karena itu, istilah “Islam Ala Prabowo” pada dasarnya merupakan framing atau perspektif para penyusun dan kontributor buku terhadap sosok Prabowo.
Katalog Gramedia sendiri menjelaskan bahwa buku tersebut mencoba membaca pengaruh moral Islam terhadap perilaku politik dan kepemimpinan Prabowo.
Artinya, pembaca perlu membedakan antara ajaran Islam sebagai sumber agama dengan interpretasi penulis terhadap perilaku seorang tokoh politik.
Keduanya merupakan hal yang berbeda.
Islam memiliki sumber ajaran yang telah lama menjadi rujukan umat, sementara “Islam ala Prabowo” dalam konteks buku tersebut merupakan cara para penulis membaca sosok Prabowo melalui perspektif nilai-nilai Islam.
Dasarnya dari Mana?
Inilah salah satu pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.
Jika buku tersebut ingin menunjukkan bahwa nilai Islam tercermin dalam kepemimpinan Prabowo, publik berhak mengetahui sumber, metode dan argumentasi yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan tersebut.
Apakah setiap klaim didasarkan pada dokumen, pidato, kebijakan, wawancara, kesaksian tokoh, atau interpretasi penulis?
Pertanyaan ini bukan berarti menolak buku tersebut. Justru transparansi sumber diperlukan agar masyarakat dapat menilai secara objektif.
Terlebih, sejumlah nama tokoh yang dikaitkan dengan buku tersebut belakangan memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka.
Yusril Ihza Mahendra, misalnya, pada 8 September 2026 menegaskan bahwa dirinya bukan penulis buku dan keterlibatannya hanya sebagai narasumber yang diwawancarai tim penyusun. Ia juga menyatakan tidak terlibat dalam pembahasan judul, penggagasan maupun pembiayaan penerbitan buku tersebut.
Jangan Sampai Agama Menjadi Sekadar Label Politik
Perdebatan mengenai buku ini pada akhirnya bukan hanya soal Prabowo.
Ada persoalan yang lebih luas: bagaimana agama digunakan dalam membaca, membingkai, atau memberikan legitimasi moral terhadap seorang pemimpin politik.
Di negara demokrasi, masyarakat tentu berhak menilai seorang pemimpin berdasarkan agama, moral, kebijakan, rekam jejak maupun kinerjanya.
Namun publik juga memiliki hak untuk bertanya ketika sebuah karya menggunakan terminologi keagamaan yang sangat kuat untuk menggambarkan seorang tokoh politik.
Apakah buku tersebut murni kajian keislaman terhadap sosok Prabowo?
Apakah merupakan dokumentasi perjalanan spiritual seorang pemimpin?
Ataukah bagian dari upaya membangun narasi kepemimpinan Prabowo dari perspektif keumatan?
Semua pertanyaan tersebut sah diajukan dan seharusnya dapat dijawab dengan data, sumber dan argumentasi yang terbuka.
Publik Tak Cukup Hanya Diberi Judul
Pada akhirnya, masyarakat tidak seharusnya menilai sebuah buku hanya berdasarkan judulnya.
Tetapi sebaliknya, masyarakat juga tidak harus menerima seluruh narasi di dalamnya tanpa sikap kritis.
Buku Islam Ala Prabowo akan lebih sehat jika dibaca sebagai sebuah karya yang menawarkan interpretasi mengenai hubungan nilai-nilai Islam dengan kehidupan dan kepemimpinan Prabowo, bukan sebagai penetapan standar baru mengenai bagaimana Islam seharusnya dijalankan.
Sebab, pertanyaan paling penting bukan apakah ada “Islam versi Prabowo”.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
“Atas dasar apa nilai-nilai Islam tersebut dikaitkan dengan Prabowo, siapa yang menyimpulkannya, dan sejauh mana publik dapat memeriksa sumber serta argumentasinya?”
Jawaban atas pertanyaan itu penting agar perbincangan mengenai agama, politik dan kepemimpinan tidak berhenti pada judul yang viral, tetapi masuk pada substansi, data dan pertanggungjawaban intelektual.***
