HEADTOPIC.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap adanya dugaan praktik bagi-bagi fee dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Dugaan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang menghambat progres pembangunan di berbagai daerah.
Dalam keterangannya, Dody menyebut sejumlah pihak di internal Kementerian PU masih mencoba melakukan praktik-praktik yang tidak terpuji pada tahap awal pembangunan.
Akibatnya, beberapa proyek Sekolah Rakyat mengalami keterlambatan dan bahkan disebut sempat berada dalam kondisi “setengah mangkrak”.
Menurut Dody, fokus sebagian oknum terhadap pembagian fee proyek membuat proses pembangunan tidak berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal, Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh bangunan Sekolah Rakyat siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026.
Menteri PU mengaku bingung, kok bisanya bulan Juni progresnya 10 persen.”Bingung saya. Kok bisa progres 10 persen, ini kan Juni mesti selesai? Wah, itu kemudian langsung saya cek semua. Ada kontrak yang kontraknya itu Oktober,”mengutip cerita Dody dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia, Rabu 3 Juni 2026.
Menurut Dody, praktik tersebut bisa terjadi karena praktik pengambilan keuntungan untuk pribadi dari biaya awal proyek yang seharusnya dibayar kepada vendor.
“Kenapa ini begini semua terjadi? Karena, temen-temen ini ngambil uangnya itu di depan. Dapat dari DP-nya itu dia ambil. Mbok 1 persen, mbok 2 persen. Kenapa saya tahu? Karena saya ditawarin dua kali,” katanya.
Saat menemukan praktik tersebut, ia langsung memberhentikan oknum yang melakukannya, meski pun pejabat tersebut merupakan temannya saat bersekolah dahulu.
“Jadi ini bukan isu, saya ditawarin uangnya dari bahasanya sama, ‘Uang muka sudah cair, ada porsinya Pak buat Bapak.’ Hmm. Nah, yang saya takutkan, porsi ini masuk ke pejabat pembuat komitmen yang di bawah,” terang Dody.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PU mengaku telah mengambil langkah tegas dengan mencopot dan memberhentikan sejumlah pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas lambatnya pelaksanaan proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan serta memastikan target pemerintah dapat tercapai.
Saat ini, Kementerian PU terus melakukan percepatan pembangunan di 93 lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan data terbaru, progres rata-rata pembangunan telah mendekati 70 persen dan terus dikebut agar dapat beroperasi sesuai jadwal.
Dugaan Praktik Fee Jadi Sorotan
Pengungkapan dugaan praktik bagi-bagi fee ini menjadi perhatian publik karena proyek Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi maupun penyimpangan anggaran yang berpotensi menghambat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Dengan langkah evaluasi dan penindakan yang dilakukan Kementerian PU, pemerintah berharap seluruh proyek Sekolah Rakyat dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.***
