HEADTOPIC.COM – Pergantian Menteri Keuangan menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja daerah. Pasalnya, dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di perbankan mencapai sekitar Rp195,2 triliun per 31 Agustus 2026.
Sehari sebelum diganti, Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, masih meminta pemerintah daerah tidak membiarkan dana tersebut mengendap di bank. Dana daerah harus segera direalisasikan melalui belanja yang produktif agar memberikan dampak terhadap perekonomian dan masyarakat.
Persoalan penyerapan anggaran daerah tersebut kini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Suahasil Nazara, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya pada Senin, 14 September 2026.
Pelantikan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan itu terjadi ketika pemerintah tengah berupaya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN sekaligus mendorong belanja pemerintah agar lebih cepat memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi.
Purbaya sebelumnya bahkan meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ikut mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat penggunaan dana yang masih tersimpan di perbankan.
Rp195,2 triliun bukan sekadar angka di rekening daerah. Jika tidak segera dibelanjakan, dana tersebut berpotensi tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, pelayanan publik, maupun daya beli masyarakat.
Karena itu, tantangan Suahasil bukan hanya menjaga disiplin fiskal pemerintah pusat, tetapi juga memastikan hubungan fiskal pusat dan daerah mampu mendorong percepatan realisasi APBD.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat menghadiri pelantikan Suahasil menyatakan pengalaman dan kompetensi Menkeu baru diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara serta menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Pergantian Menteri Keuangan pun kini dihadapkan pada pekerjaan besar: bagaimana mengubah dana daerah yang masih mengendap menjadi belanja nyata yang dirasakan masyarakat.
Jika percepatan penyerapan berhasil dilakukan, Rp195,2 triliun tersebut dapat menjadi salah satu sumber dorongan bagi aktivitas ekonomi daerah hingga akhir tahun anggaran.
Sebaliknya, jika kembali tertahan di perbankan, pemerintah daerah akan terus menghadapi sorotan karena memiliki anggaran, tetapi belanjanya belum optimal.
Dengan demikian, setelah pergantian Purbaya oleh Suahasil, percepatan penyerapan anggaran daerah menjadi salah satu ujian awal bagi arah baru kebijakan fiskal pemerintah.
Dana Daerah Mengendap di Perbankan, Pemerintah Dorong Pembenahan Fiskal
Pemerintah mengidentifikasi masih besarnya dana pemerintah daerah yang tertahan atau mengendap di perbankan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi untuk mempercepat perputaran anggaran dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Besarnya dana yang belum terserap menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan anggaran dengan realisasi belanja pemerintah daerah. Padahal, anggaran daerah seharusnya segera dikonversi menjadi program pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat.
Pemerintah pun mendorong langkah pembenahan fiskal secara cepat, terutama melalui percepatan pelaksanaan program yang telah dianggarkan serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dana yang terlalu lama tersimpan di perbankan berpotensi menghambat belanja pemerintah dan menahan perputaran uang di daerah. Kondisi ini menjadi semakin penting diperhatikan ketika pemerintah tengah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara dan belanja daerah.
Pembenahan juga diperlukan untuk memastikan anggaran tidak hanya tersedia dalam dokumen APBD, tetapi benar-benar direalisasikan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi terhadap program yang mengalami keterlambatan, termasuk mengidentifikasi hambatan dalam proses pengadaan, pencairan anggaran, maupun pelaksanaan proyek pembangunan.
Percepatan penyerapan anggaran bukan berarti pemerintah daerah harus menghabiskan anggaran secara sembarangan. Efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas belanja tetap menjadi faktor utama agar percepatan fiskal tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Pemerintah pusat kini menghadapi tantangan untuk memastikan dana daerah yang masih mengendap dapat segera bergerak menjadi belanja produktif.
Dengan pembenahan fiskal yang cepat dan tepat, dana daerah diharapkan tidak sekadar tersimpan di perbankan, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi dan memperkuat pelayanan publik.***
