HEADTOPIC.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadikan capaian kinerja tahun 2026 sebagai fondasi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2027. Kinerja positif tersebut menjadi pijakan untuk terus memperkuat pengelolaan fiskal, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa hingga Semester I 2026, kinerja pengelolaan fiskal menunjukkan perkembangan yang positif.
Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sementara belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau tumbuh 18,2 persen. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai Rp452,0 triliun atau tumbuh 59,4 persen secara tahunan.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPRRI di Jakarta, Senin 7 September 2026.
Tidak hanya dari sisi kinerja fiskal, perbaikan juga tercermin dalam kualitas tata kelola dan layanan Kemenkeu. Hingga Semester I 2026, Kemenkeu telah menyelesaikan 72,43 persen aduan debottlenecking, mencegah penyelundupan emas batangan sebesar 190,26 kilogram, serta mengimplementasikan kecerdasan artifisial dalam pengawasan underinvoicing.
Pada sektor pembiayaan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp67,58 triliun. Kemenkeu juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP, LK BUN, dan LKBA015.
Capaian tersebut turut tercermin pada peningkatan nilai kinerja organisasi Kemenkeu. Pada Semester I 2026, nilai kinerja organisasi mencapai 113,9 atau berada pada kategori sangat baik, meningkat dibandingkan tahun 2025 sebesar 110,3.
Peningkatan kinerja tersebut juga memperoleh pengakuan melalui berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.
Lima Program untuk Memperkuat Kinerja 2027
Berangkat dari capaian tersebut, Kemenkeu menyusun Rencana Kerja TA2027yangdiarahkan untuk mendukung APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, Kemenkeu akan menjalankan lima program utama, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen.
Kelima program tersebut dirancang untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; penurunan kemiskinan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; serta ekonomi kerakyatan dan desa.
Pelaksanaan prioritas tersebut diperkuat dengan berbagai enabler, antara lain pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Pada program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, Kemenkeu akan memperkuat harmonisasi dan debottlenecking untuk mendukung akselerasi investasi dan transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri strategis.
Sementara itu, pengelolaan penerimaan negara diarahkan pada penguatan integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, peningkatan lifting migas, serta penguatan pengawasan dan kualitas layanan perpajakan.
Dari sisi belanja negara, Kemenkeu akan memperkuat pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk melalui modernisasi sistem penganggaran dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Adapun pada pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, Kemenkeu akan mendukung kemandirian energi melalui penjaminan pemerintah, mempercepat investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, serta mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Transformasi digital dan penguatan proses bisnis juga menjadi bagian dari Rencana Kerja TA 2027 melalui Program Dukungan Manajemen.
Agenda tersebut mencakup pengembangan Indonesia National Single Window, penguatan Coretax System, Smart Customs and Excise System, sistem penanganan tindak pidana perpajakan, serta digitalisasi proses bisnis melalui Office Automation Kemenkeu.
Menjaga APBN Tetap Sehat dan Kredibel
Menkeu menegaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga APBN agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai instrumen pembangunan sekaligus pelindung perekonomian masyarakat.
“APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu.
Sejalan dengan arah tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2027 diarahkan untuk mendorong ekonomi “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi.
Kebijakan tersebut mencakup akselerasi transformasi ekonomi pada aktivitas bernilai tambah tinggi, efektivitas program unggulan, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta penguatan dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
Dengan fondasi kinerja yang telah dibangun sepanjang 2026, Kemenkeu berkomitmen melanjutkan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada 2027.
Rencana kerja tersebut diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan APBN dapat semakin efektif mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.***
