HEADTOPIC.COM – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti pengelolaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp176,1 triliun sepanjang 2015–2023. Ia mempertanyakan besarnya alokasi subsidi bagi industri biodiesel dan mendesak agar pertanggungjawaban hukum serta pemulihan lingkungan menjadi bagian penting dalam penanganan perkara tersebut.
Dalam pernyataan yang beredar di akun facebook nya (rieke diah p) dana sebesar Rp176,1 triliun itu disebut mencakup hampir Rp146 triliun atau sekitar 83 persen untuk subsidi biodiesel, serta Rp7,28 triliun untuk subsidi minyak goreng curah.
Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan manfaat kebijakan dana sawit, khususnya bagi petani swadaya, serta sejauh mana dukungan terhadap industri diikuti dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Soroti Korporasi dan Dugaan Karhutla
Pernyataan tersebut juga merujuk pada data yang diatribusikan kepada Koalisi Sipil untuk Masyarakat Adil dan Keadilan (KOSMAK) serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada Oktober 2026. Data itu disebut mengindikasikan adanya 25 hingga 52 korporasi yang terafiliasi dengan modal Singapura dan Malaysia dalam konteks penerimaan subsidi dan sebaran titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah perusahaan besar turut disebut dalam pemetaan tersebut, di antaranya Wilmar, Musim Mas, dan RGE milik Sukanto Tanoto. Dalam pernyataan itu, Wilmar disebut menerima dana dalam kisaran Rp56,6 triliun hingga Rp64,3 triliun, sedangkan Musim Mas disebut menerima sekitar Rp26,5 triliun.
Adapun RGE disebut terkait penerimaan dana sekitar Rp21,3 triliun hingga Rp25,4 triliun. Pernyataan tersebut juga menyoroti KLK melalui PT Menteng Jaya Sawit Perdana serta Genting Plantations dalam kaitannya dengan titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Namun, keterkaitan antara penerimaan subsidi, afiliasi korporasi, dan lokasi titik panas tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan tertentu menjadi penyebab kebakaran atau melakukan tindak pidana. Hal itu perlu dibuktikan melalui penyelidikan, penyidikan, serta proses hukum berdasarkan bukti yang sah.
Penyitaan Rp11–13 Triliun Dinilai Belum Menjawab Seluruh Persoalan
Dalam pernyataan yang sama, disebutkan bahwa Kejaksaan Agung telah memulai penyidikan sejak 7 September 2023 melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-46/F.2/Fd.2/09/2023.
Pernyataan tersebut juga menyebut lebih dari 25 saksi telah diperiksa sepanjang 2023–2026. Meski demikian, klaim mengenai belum adanya penetapan tersangka utama maupun korporasi masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi Kejaksaan Agung.
Rieke menyoroti bahwa penyitaan aset dalam kisaran Rp11 triliun hingga Rp13 triliun, apabila merujuk pada perkara yang dimaksud, tidak serta-merta mengakhiri kebutuhan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dan memastikan pemulihan kerugian negara maupun lingkungan.
Penyitaan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum. Adapun penetapan pihak yang bertanggung jawab, pembuktian tindak pidana, pengembalian kerugian negara, dan pemulihan ekologis harus ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Empat Tuntutan: Transparansi hingga Pemulihan Lingkungan
Dalam materi pernyataan tersebut, terdapat empat rekomendasi yang didorong untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana sawit.
Pertama, transparansi data. Pemerintah diminta membuka informasi penerima subsidi BPDPKS serta perkembangan penanganan perkara kepada publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan informasi yang dikecualikan.
Kedua, penuntasan penyidikan. Kejaksaan Agung didesak mengusut pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi. Usulan agar KPK mengambil alih penanganan perkara juga disampaikan apabila terdapat dasar hukum dan kewenangan yang memungkinkan.
Ketiga, penegakan hukum pidana dan perdata. Penanganan perkara diharapkan tidak berhenti pada penyitaan aset, tetapi juga menelusuri pihak yang bertanggung jawab serta menindaklanjuti kerugian negara sesuai mekanisme hukum.
Keempat, pertanggungjawaban ekologis. Korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla didorong untuk menanggung biaya penanganan kebakaran, membayar ganti rugi ekologis sesuai putusan atau mekanisme hukum yang berlaku, serta memulihkan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan.
Publik Menunggu Kejelasan Penanganan Perkara
Sorotan terhadap dana sawit tersebut menempatkan dua persoalan penting dalam perhatian publik: akuntabilitas penggunaan dana perkebunan dan penegakan hukum terhadap dugaan kerusakan lingkungan.
Transparansi data, kejelasan perkembangan penyidikan, serta pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Pada akhirnya, besarnya dana yang telah disalurkan maupun nilai aset yang disita perlu dilihat bersama dengan hasil penegakan hukum, kepastian pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah, dan langkah konkret pemulihan lingkungan.***
