HEADTOPIC.COM – Bergulirnya pemilihan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Nganjuk menjadi perhatian. Proses yang semestinya mengedepankan musyawarah, keterwakilan masyarakat, dan integritas justru perlu mendapat pengawasan apabila muncul dugaan praktik transaksi untuk memperebutkan posisi kepengurusan.
BPD merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerintahan desa. Selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
Salah warga yang namanya tidak mau di sebut mengatakan, transaksi seperti itu sudah berlangsung lama, setiap kali ada pemilihan pengurus BPD di pastikan ada transaksi atau jual beli dukungan.
“Jual beli dukungan bervariasi, terkadang di tentukan desa masing masing dan transaksi itu sendiri tidak hanya pada panitia pemilihan BPD.Namun, juga pada pemilih yang mempunyai hak suara,” ujarnya
“Untuk jual beli dukungan biasanya paling rendah 200 -500 ribu per pemilih yang mempunya hak suara, itu belum ke yang lain, dan biasanya ada, bahkan lebih tinggi.” ungkapnya.
Karena itu, pemilihan ketua maupun pengurus BPD semestinya berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan. Proses tersebut tidak boleh dicederai oleh kepentingan pribadi, kelompok, ataupun dugaan praktik jual beli dukungan.
Dugaan Transaksi Perlu Ditelusuri
Munculnya isu dugaan transaksi dalam perebutan posisi pengurus BPD memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah proses pemilihan benar-benar didasarkan pada kapasitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat, atau justru dipengaruhi kepentingan tertentu?
“Dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui informasi yang terverifikasi. Tanpa bukti yang cukup, tidak tepat menyimpulkan bahwa telah terjadi praktik suap atau jual beli jabatan. Namun, apabila terdapat indikasi pemberian uang, janji keuntungan, atau bentuk imbalan tertentu untuk memengaruhi hasil pemilihan, hal itu patut diklarifikasi oleh pihak yang berwenang,”jelasnya.
Transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemilihan pengurus BPD tidak berubah menjadi ajang transaksi kepentingan.
Peran Pemerintah Daerah dan Pengawasan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pemerintah kecamatan, serta pihak terkait perlu memastikan bahwa proses pembentukan dan pemilihan pengurus BPD berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
Masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi jalannya proses tersebut. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, informasi dan bukti yang relevan dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan resmi agar dapat diperiksa secara objektif.
Di sisi lain, pihak yang terlibat dalam pemilihan perlu diberikan ruang untuk menjelaskan mekanisme yang diterapkan, termasuk tata cara pemungutan suara, penetapan hasil, serta ada atau tidaknya laporan mengenai dugaan transaksi.
Jangan Sampai Kepercayaan Publik Terkikis
BPD dibentuk untuk menjadi representasi masyarakat desa, bukan sekadar posisi yang diperebutkan demi kepentingan pribadi. Integritas pengurus sangat menentukan kualitas pengawasan pemerintahan desa dan penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
Salah satu warga menambahkan, jika dugaan transaksi benar terjadi dan terbukti melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang jelas agar tidak berkembang menjadi fitnah.
Kini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana proses pemilihan pengurus BPD di Kabupaten Nganjuk telah berjalan transparan dan akuntabel. Klarifikasi dari pihak terkait menjadi penting agar isu dugaan transaksi tidak berhenti sebagai perbincangan, melainkan ditangani berdasarkan fakta dan bukti.***
