HEADTOPIC.COM, JAKARTA – Angka utang masyarakat Indonesia melalui pinjaman online (pinjol) kembali menjadi sorotan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan industri pinjaman daring mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026.
Nilai tersebut tumbuh 25,88 persen secara tahunan (year on year). Artinya, dana yang masih menjadi kewajiban peminjam kepada industri pinjaman daring berada di angka lebih dari Rp105 triliun.
Pertanyaan yang kemudian muncul: Rp105,14 triliun itu sebenarnya uang siapa?
Bukan uang pemerintah
Angka Rp105,14 triliun tersebut bukan berarti pemerintah memiliki atau menanggung uang sebesar itu. Angka tersebut merupakan outstanding pembiayaan, yakni nilai pembiayaan yang masih berjalan atau belum dilunasi oleh para peminjam melalui industri pinjaman daring.
Dengan kata lain, masyarakat merupakan pihak yang memiliki kewajiban pembayaran, sementara penyelenggara pinjaman daring dan pihak yang menyediakan sumber pendanaan berada di sisi pemberi pembiayaan.
Karena itu, ketika masyarakat menyebut “utang pinjol Indonesia Rp105 triliun”, angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai total pembiayaan yang masih beredar dan menjadi kewajiban peminjam, bukan uang negara yang hilang.
Mengapa angkanya terus membesar?
Pertumbuhan hingga 25,88 persen menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan digital masih tinggi.
Pinjol menawarkan proses yang relatif cepat dan mudah dibandingkan sebagian pembiayaan konvensional. Namun kemudahan tersebut juga membawa risiko apabila pinjaman digunakan untuk menutup kebutuhan konsumtif atau bahkan membayar utang sebelumnya.
OJK mencatat tingkat risiko kredit macet atau TWP90 sebesar 4,26 persen pada Juni 2026. TWP90 merupakan indikator wanprestasi atau keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari.
Rp105 triliun bukan berarti semuanya macet
Ini yang sering keliru dipahami publik.
Rp105,14 triliun bukan seluruhnya utang macet. Sebagian besar merupakan pembiayaan yang masih berjalan dan memiliki kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
Sementara angka 4,26 persen merupakan indikator risiko kredit macet agregat berdasarkan TWP90.
Namun tetap saja, besarnya outstanding menjadi alarm bahwa pembiayaan digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Pertanyaan yang lebih besar: masyarakat berutang untuk apa?
Di sinilah persoalannya tidak semata-mata soal besarnya angka.
Publik perlu melihat untuk apa masyarakat mengambil pinjaman.
Jika pembiayaan digunakan untuk modal usaha produktif dan mampu menghasilkan pendapatan untuk membayar cicilan, pinjaman dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan.
Namun apabila pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan pinjaman sebelumnya, atau menutup kekurangan pendapatan, risiko terjebak dalam lingkaran utang akan semakin besar.
Industri juga diawasi
OJK tidak hanya memantau peminjam, tetapi juga penyelenggara pinjaman daring.
Data OJK menunjukkan masih terdapat penyelenggara yang harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum. OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah penyelenggara atas pelanggaran ketentuan dan hasil pengawasan.
Artinya, persoalan pinjol tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat sebagai peminjam. Industri juga dituntut menjaga tata kelola, transparansi biaya, perlindungan konsumen dan prinsip pemberian pembiayaan yang bertanggung jawab.
Jangan sampai Rp105 triliun menjadi bom waktu
Pertumbuhan pinjaman daring memang menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan.
Tetapi angka Rp105,14 triliun juga seharusnya menjadi bahan evaluasi: apakah pinjol semakin membantu masyarakat menjadi produktif, atau justru menjadi jalan pintas ketika pendapatan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan?
Jika pertumbuhan utang lebih cepat daripada pertumbuhan kemampuan masyarakat membayar, persoalannya bukan lagi sekadar angka statistik.
Sebab di balik setiap rupiah utang terdapat rumah tangga, pekerja, pelaku UMKM dan individu yang harus membayar kembali kewajibannya.
Rp105,14 triliun itu bukan uang negara. Itu adalah nilai pembiayaan yang masih menjadi kewajiban masyarakat kepada industri pinjaman daring. Dan semakin besar angkanya, semakin penting pula memastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan secara sehat, transparan dan mampu dibayar kembali.***
