HEADTOPIC.COM, Nganjuk– Pengelolaan anggaran pada sektor kesehatan Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Besarnya anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan dinilai perlu mendapat pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk potensi praktik korupsi dalam pelaksanaan program maupun pengadaan barang dan jasa.
Sorotan tersebut muncul karena sektor kesehatan memiliki banyak pos anggaran, mulai dari pengadaan obat dan alat kesehatan, pembangunan serta rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengadaan jasa, hingga berbagai program pelayanan kesehatan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat setiap tahapan penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, anggaran kesehatan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sejumlah pihak mendorong agar Pemerintah Kabupaten Nganjuk membuka informasi mengenai program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang menggunakan anggaran 2026.
Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa juga menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian. Proses perencanaan, penyusunan harga perkiraan sendiri, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Potensi persoalan juga dapat muncul apabila terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan dengan realisasi di lapangan. Karena itu, pengawasan tidak hanya diperlukan terhadap besaran anggaran, tetapi juga terhadap kualitas dan manfaat program yang diterima masyarakat.
Masyarakat meminta Inspektorat, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawasan lainnya tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran kesehatan tahun 2026.
Publik berharap anggaran kesehatan 2026 benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, memperbaiki fasilitas kesehatan, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.
Pengawasan ketat dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar anggaran kesehatan tidak hanya besar di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Nganjuk.
Pembangunan Puskesmas Bagor Jadi Sorotan, Anggaran Kesehatan Nganjuk Diminta Transparan
Sorotan terhadap pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2026 semakin mengarah pada sejumlah proyek pembangunan fasilitas kesehatan, salah satunya pembangunan Puskesmas Bagor.
Proyek pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari publik maupun lembaga pengawasan. Pasalnya, pembangunan puskesmas menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari keuangan daerah, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara fisik.
Sejumlah pertanyaan publik pun mulai muncul, terutama terkait perencanaan proyek, nilai anggaran, proses pengadaan, penentuan penyedia, spesifikasi pekerjaan, hingga kesesuaian antara progres pembangunan dengan pembayaran yang telah dilakukan.
Pengawasan menjadi semakin penting apabila terdapat perbedaan antara dokumen kontrak dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
Termasuk apabila ditemukan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan, perubahan pekerjaan, maupun persoalan lain yang berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah.
Karena itu, masyarakat meminta agar Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui dinas terkait membuka informasi proyek secara transparan. Mulai dari nilai kontrak, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, hingga progres pekerjaan.
Tidak hanya pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Nganjuk juga diharapkan melakukan pengawasan secara menyeluruh. Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi, masyarakat meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Jangan Sampai Pembangunan Hanya Mengejar Serapan Anggaran
Pembangunan puskesmas seharusnya tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran. Kualitas bangunan dan manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Masyarakat Bagor nantinya berharap fasilitas tersebut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dengan bangunan yang aman, layak, serta memenuhi standar fasilitas pelayanan kesehatan.
Karena itu, pengawasan sejak tahap perencanaan hingga proyek selesai menjadi penting. Setiap potensi penyimpangan harus dicegah sejak awal, bukan menunggu sampai proyek selesai atau menimbulkan kerugian negara.
Hingga saat ini, apabila belum ada hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya tindak pidana, seluruh persoalan pembangunan Puskesmas Bagor harus dipandang sebagai dugaan atau pertanyaan publik yang perlu diverifikasi.
Publik pun menunggu keterbukaan dari Dinas Kesehatan dan Pemkab Nganjuk mengenai proyek tersebut. Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, transparansi justru akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan.
Pembangunan fasilitas kesehatan menggunakan uang rakyat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran tersebut dibelanjakan dan apakah hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan yang telah direncanakan.
Berdasarkan data yang saya temukan, pembangunan Puskesmas Bagor, Nganjuk pada APBD 2026 memiliki pagu sekitar Rp5,82 miliar. Setelah proses tender, nilai kontraknya sekitar Rp4,661 miliar dengan pelaksana CV Anugrah Multi Kreasi.
Rinciannya:
Pagu/HPS: sekitar Rp5.826.600.000
Nilai kontrak: Rp4.661.280.000
Selisih: sekitar Rp1,165 miliar atau kurang lebih 20% dari HPS.
Sumber dana: APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
Lokasi: Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor.
Waktu pelaksanaan: 150 hari kalender, ditargetkan selesai 4 Desember 2026.
Dokumen RKPD Nganjuk 2026 juga mencantumkan Puskesmas Bagor sebagai salah satu proyek strategis daerah.***
