HEADTOPIC.COM, JAKARTA – Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan setelah persoalan ketidaksesuaian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya klasifikasi desil masyarakat, terus menuai keluhan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pemerintah telah mengeluarkan anggaran hampir Rp7 triliun untuk BPS pada 2026. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Purbaya menjelaskan upaya pemerintah memperbaiki DTSEN dan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Namun, Kementerian Keuangan kemudian memberikan klarifikasi. Angka hampir Rp7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan berbagai program BPS secara keseluruhan, bukan dana yang seluruhnya diperuntukkan bagi DTSEN maupun Sensus Ekonomi.
Meski demikian, persoalan kualitas data tetap menjadi perhatian publik.
Pasalnya, DTSEN digunakan sebagai salah satu basis pemerintah dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketika warga dengan kondisi ekonomi relatif rendah justru tercatat dalam desil tinggi, muncul pertanyaan mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, pemutakhiran hingga validasi data di tingkat lapangan.
Pertanyaan Publik Bukan Sekadar Soal Anggaran
Besarnya anggaran BPS tentu tidak otomatis menjamin seluruh data akan sempurna. Namun, semakin besar sumber daya negara yang digunakan untuk menghasilkan data, semakin tinggi pula tuntutan publik terhadap akurasi dan transparansi hasilnya.
Purbaya sebelumnya menyatakan BPS telah meminta tambahan anggaran pada awal tahun dan pemerintah memenuhi permintaan tersebut dengan harapan kualitas DTSEN dapat diperbaiki.
Kini publik menunggu hasil konkret dari proses pemutakhiran tersebut.
Sebab, kesalahan data bukan hanya persoalan administrasi. Data yang keliru dapat berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial, subsidi, maupun berbagai kebijakan pemerintah yang menggunakan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penentuan sasaran.
Perlu Transparansi Penggunaan Anggaran
Dengan klarifikasi bahwa hampir Rp7 triliun merupakan total anggaran BPS, pemerintah perlu membuka informasi yang lebih rinci mengenai berapa bagian yang digunakan untuk pemutakhiran DTSEN, kegiatan sensus, pengolahan data, survei, hingga program BPS lainnya.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami berapa biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membangun dan memperbaiki data sosial ekonomi nasional.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya besarnya anggaran yang terserap, tetapi apakah data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Anggaran boleh triliunan, tetapi jangan sampai masyarakat yang hidup dalam kondisi sulit justru tersingkir dari bantuan hanya karena persoalan data.***
