HEADTOPIC.COM, NASIONAL – Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali muncul setiap kali masyarakat dibuat geram oleh kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Hukuman yang berat memang penting sebagai bentuk ketegasan negara. Namun, apakah hukuman mati benar-benar menjadi jawaban utama?
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan sistem penegakan hukum berjalan dengan benar.
“Jangan sampai kita berbicara tentang hukuman mati, tetapi proses hukum masih dipertanyakan. Jangan sampai masyarakat melihat ada perkara yang berjalan cepat, sementara perkara lain berlarut-larut. Jangan sampai hukum terlihat tajam kepada sebagian orang, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan akses”
Koruptor harus dihukum tegas. Tetapi sebelum berbicara mengenai hukuman mati, negara harus memastikan bahwa setiap perkara korupsi ditangani secara profesional, transparan, independen dan bebas dari intervensi.
Selain hukuman badan, yang tidak kalah penting adalah memiskinkan koruptor melalui mekanisme hukum yang sah, mengejar seluruh aset hasil kejahatan, mengembalikan kerugian negara, serta menutup celah agar korupsi tidak kembali terjadi.
Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari seberapa konsisten hukum ditegakkan.
Tidak perlu sekadar membuat koruptor takut pada hukuman mati. Yang harus dibuat takut adalah siapa pun yang berniat korupsi, karena mereka tahu hukum pasti mengejar, aset akan disita, dan tidak ada kekuasaan yang mampu menyelamatkan mereka dari proses hukum.
Jadi, sebelum memperdebatkan hukuman mati bagi koruptor, mari kita tegakkan terlebih dahulu sistem hukumnya. Karena hukum yang kuat, adil dan tidak tebang pilih jauh lebih penting daripada sekadar ancaman hukuman yang paling berat.
Tidak Setuju Hukuman Mati bagi Koruptor, Tegakkan Dulu Sistem Hukumnya
Tidak setuju jika hukuman mati bagi koruptor dijadikan solusi utama untuk memberantas korupsi. Persoalannya bukan semata-mata seberapa berat hukuman yang diberikan, tetapi seberapa kuat dan adil sistem hukum itu sendiri ditegakkan.
Percuma ancaman hukuman dibuat seberat apa pun jika proses penegakan hukumnya masih tebang pilih, penanganan perkara tidak transparan, dan masih ada ruang bagi kepentingan tertentu untuk memengaruhi proses hukum.
Paling penting adalah memastikan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum secara tegas sesuai aturan, aset hasil korupsi harus dikejar dan dikembalikan kepada negara, serta proses penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan harus dapat dipercaya masyarakat.
Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan hukuman mati, tetapi lupa membenahi akar persoalannya. Tegakkan dulu sistem hukumnya, perkuat pengawasan, berantas praktik suap dan intervensi, serta pastikan tidak ada koruptor yang kebal hukum.
Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya soal membuat hukuman semakin berat. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap orang yang melakukan korupsi benar-benar pasti berhadapan dengan hukum, tanpa melihat jabatan, kekuasaan maupun kedekatannya dengan penguasa.
Jika Sistem Tidak Direformasi, Hukuman Mati Bukan Solusi
Jika sistem penegakan hukum tidak dibenahi dan tidak ada reformasi yang serius, maka wacana hukuman mati bagi koruptor justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Kita harus berhati-hati. Tidak setiap orang yang terseret dalam sebuah perkara otomatis memiliki niat untuk melakukan korupsi. Dalam praktiknya, seseorang bisa saja terjebak dalam sebuah sistem, prosedur yang tidak jelas, keputusan administratif yang kemudian dipersoalkan, atau kebijakan yang berubah di tengah jalan.
Bayangkan jika sistemnya buruk, pengawasannya lemah, aturan saling tumpang tindih, dan kewenangan tidak memiliki batas yang jelas. Kemudian kesalahan dalam proses tersebut berujung pada tuduhan korupsi.
Kalau sampai hukuman mati diterapkan, bagaimana jika orang yang sebenarnya tidak memiliki niat memperkaya diri justru menjadi korban dari buruknya sistem?
Karena itu, sebelum berbicara tentang hukuman mati, yang harus dibangun terlebih dahulu adalah sistem hukum yang kuat, transparan, profesional dan memberikan kepastian hukum.
Reformasi harus menyentuh dari hulu hingga hilir: pencegahan, pengawasan, tata kelola anggaran, proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan pengadilan. Aparat penegak hukum juga harus bekerja berdasarkan bukti dan aturan, bukan tekanan, kepentingan ataupun kekuasaan.
Jangan sampai kita menciptakan hukuman yang sangat berat, tetapi sistem yang melahirkan proses hukumnya belum dibenahi.
Memberantas korupsi memang wajib. Koruptor harus dihukum tegas. Namun keadilan juga harus dijaga. Sebab negara hukum bukan hanya tentang menghukum orang yang bersalah, tetapi juga memastikan orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban dari kesalahan sistem.
Maka, kalau benar ingin perang terhadap korupsi, reformasi sistemnya terlebih dahulu. Tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Perkuat pengawasan. Pastikan proses hukum transparan. Setelah itu, barulah masyarakat dapat menilai apakah hukuman yang ada sudah benar-benar efektif memberikan keadilan dan efek jera.***
