HEAD TOPIC.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan komitmennya untuk terus memberantas mafia pangan dan praktik korupsi di sektor pertanian demi melindungi petani Indonesia.
Komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan politik, melainkan diperkuat dengan serangkaian langkah penindakan yang telah dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum.
Pemerintah disebut terus memperkuat perang terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi, hingga praktik penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun dinilai merugikan rakyat dan negara.
Dalam berbagai kasus, penindakan kini tidak lagi hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, hingga dugaan korupsi internal di lingkungan pertanian.
Berdasarkan data Satgas Pangan Polri, pada periode 2024–2026, puluhan kasus sektor pertanian telah ditangani dengan puluhan tersangka ditetapkan.
Pemerintah juga mencabut ribuan izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola distribusi pupuk nasional.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan permainan distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Mentan Amran menemukan adanya anomali pengeluaran beras yang melonjak drastis dalam sehari dan diduga berkaitan dengan permainan middleman atau mafia pangan untuk mempengaruhi harga di pasaran. Satgas Pangan Polri pun diterjunkan guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Dalam keterangannya, Amran menegaskan perjuangan melawan mafia pangan belum selesai. Ia menyebut negara harus hadir membela petani dan masyarakat kecil dari praktik curang yang menyebabkan harga pangan mahal, distribusi tidak sehat, hingga kerugian besar bagi petani.
“Jangan salah memilih kawan. Saya di pihak yang sama dengan rakyat,” tegas Mentan Amran dalam salah satu pernyataannya terkait perang melawan mafia pangan dan koruptor sektor pertanian.
Komitmen tersebut juga terlihat dari langkah bersih-bersih internal di lingkungan Kementerian Pertanian. Sejumlah pejabat disebut telah dijatuhi sanksi dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan mempersempit ruang praktik korupsi di sektor pangan nasional.
Langkah pemberantasan mafia pangan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.***
