HEAD TOPIC.COM – Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan perkara mudah. Pemerintah membutuhkan dukungan besar dari sektor swasta, mulai dari investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industri nasional agar target ambisius tersebut dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di kisaran 5 persen. Untuk melonjak hingga 8 persen, diperlukan lompatan besar pada sektor manufaktur, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan daya beli masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci utama. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan regulasi yang ramah investasi, mempercepat perizinan, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sementara pihak swasta diharapkan mampu memperluas investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Ekonom menilai, tanpa keterlibatan aktif dunia usaha, target tersebut sulit dicapai. Sebab, kontribusi investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat besar, terutama pada sektor industri pengolahan, energi, pertanian modern, dan ekonomi digital.
Di sisi lain, tantangan juga tidak sedikit. Kondisi ekonomi global yang belum stabil, tekanan geopolitik dunia, fluktuasi harga komoditas, hingga potensi perlambatan ekonomi negara mitra dagang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan Indonesia.
Pelaku usaha pun masih menyoroti beberapa persoalan klasik, seperti biaya logistik yang tinggi, kepastian hukum, birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien, hingga persoalan tenaga kerja dan daya saing industri nasional.
Namun demikian, optimisme tetap muncul. Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa bonus demografi, sumber daya alam melimpah, serta pasar domestik yang kuat. Jika pemerintah dan swasta mampu berjalan seirama, peluang mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dinilai masih terbuka.
Pemerintah sendiri mulai mendorong berbagai program strategis seperti hilirisasi mineral, penguatan ketahanan pangan, industrialisasi berbasis daerah, hingga percepatan pembangunan kawasan ekonomi baru untuk menarik investor domestik maupun asing.
Pemerintah kini tengah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan.
Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (22/05).
“Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian,”ungkap Menkeu.
Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan.
Lanjut Menkeu, target pertumbuhan 8 persen hanya dapat dicapai apabila dunia usaha memperoleh dukungan likuiditas, kemudahan investasi, serta akses pembiayaan yang kompetitif. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memastikan kecukupan likuiditas di sektor keuangan. Dana sebesar Rp200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional guna memperkuat kemampuan penyaluran kredit kepada dunia usaha.
“Jadi angka 8 persen itu tinggi memang, cuman bukan angka yang mustahil. Kalau sekarang saya udah mulai melihat, gimana cara memperbaikinya? Pertama saya pastikan swasta bisa tumbuh dengan kecukupan uang di sektor finansial.” kata Menkeu.
Untuk memperbaiki iklim investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang beranggotakan lintas kementerian untuk mengatasi berbagai hambatan dalam investasi, termasuk persoalan perizinan dan koordinasi antar instansi. Melalui pendekatan ini, sejumlah persoalan proyek strategis dapat dipercepat proses penyelesaiannya.
Menkeu juga menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan berorientasi ekspor. Dukungan tersebut akan disalurkan melalui Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan tingkat bunga sekitar 5–6 persen.
“Dari situ, masyarakat atau bussinessman bisa melihat betapa serius kita memperbaiki ekonomi investasi,” pungkas Menkeu.
